Belajar Hidup Tanpa Negara

fwd from Republika, Senin, 14 Mei 2007

Thomas Koten
Direktur Social Development Center

“Wabah” derita seperti kemiskinan dan pengangguran yang kian menyebar, kemudian diperparah lagi dengan aneka macam bencana yang menerjang, telah membuat negeri ini bagai berselimutkan kabut dan penuh mimpi buruk. Dalam situasi dan kondisi inilah anak-anak negeri terus menggantungkan harapannya pada negara (baca: pemerintah dan seluruh birokratnya) .

Desakan publik kepada presiden agar segera dilakukan reshuffle kabinet Indonesia secara radikal –yang terealisasi beberapa hari lalu– demi percepatan perbaikan nasib bangsa dan penyelesaian multikrisis yang masih tersisa, tidak lain merupakan wujud dari harapan tersebut. Hanya sayang, harapan tersebut, terganjal oleh keputusan reshuffle yang sangat terbatas. Pertanyaan, mengapa harapan itu digantungkan pada negara?

Negara, dalam terminologi klasik, didirikan sebagai alat untuk memberikan rasa aman, tenteram, damai dan menciptakan kesejahteraan bagi warga atau rakyat yang berada dalam lingkupnya. Dalam situasi apa pun dan di mana pun negara tersebut berdiri, sesungguhnya merupakan kesepakatan bersama dari segenap warganya, untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Dan, sang pemimpin yang merupakan representasi dari negara, didelegasikan sebuah tugas mulia untuk menciptakan kesejahteraan bersama itu.

Pertanyaan lain pun muncul, bagaimana jika negara tidak sanggup mengemban tugas mulia yang telah didelegasikan kepadanya? Apakah rakyat atau warga tetap saja menggantungkan harapannya pada negara meski negara jelas-jelas tidak sanggup mengemban tugas tersebut?

Tentang kegagalan negara
Tampaknya setiap negara di mana pun tidak sanggup melaksanakan tugasnya secara maksimal dan/atau tidak sanggup menyejahterakan rakyat seluruhnya. Hal ini diakibatkan pula oleh kencangnya arus globalisasi yang telah meluruhkan batas negara-bangsa. Keberadaan negara pun akhirnya hanya menjadi keniscayaan.

Di samping itu, harus diakui, tidak sedikit yang fobia terhadap keberadaan negara. Milton Friedman dengan tesisnya tentang kegagalan negara (state failure) masih bergema hingga saat ini. Negara seperti tidak mau repot mengurus warganya. Warga atau rakyat hanya dikamuflase, dipolitisasi, dan dimanfaatkan demi kepentingan negara (kekuasaan).

Sehingga, rakyat menjadi korban ulah negara (state neglect) yang tidak terurus. Rakyat apatis dan hopeless sebab, dengan atau tanpa negara, rakyat harus berjuang sendiri untuk bertahan hidup dan menentukan nasib masa depannya sendiri.

Ada satu hal yang perlu digarisbawahi dalam pertaliannya dengan kegagalan negara, yakni negara senantiasa menjadikan rakyatnya konsumen belaka; menerima dan menyerap apa yang disediakan oleh negara. Dengan kata lain, sejak negara didirikan, warga senantiasa “dikondisikan” dan “dimanjakan” untuk selalu tergantung pada negara dalam menjawab persoalan-persoalan yang dihadapinya.

Ketergantungan kerap diciptakan agar rakyat atau warga tidak mempunyai kemampuan menyelesaikan persoalannya secara mandiri. Tatkala rakyat tidak sanggup menyelesaikan persoalannya, maka muncullah “negara” sebagai “dewa” atau “juru selamat” yang siap menjawab dan memenuhi setiap kesulitan dan kebutuhan rakyat. Padahal, segala sumber kebutuhan rakyat yang dipenuhi negara merupakan hasil jarahan negara atas rakyat.

Dengan demikian, pemerintah (negara) pun dianggap superhero, di-overestimate dengan kekuatan dan tanggung jawab besar. Padahal, seperti dikatakan Adam Smith, “Little else is required to carry a state to the highest degree of opulence from the lowest barbarism but peace, easy taxes, and a tolerable administration of justice. Artinya, negara tidak perlu dianggap segala-galanya. Negara cukup memfokuskan pada tiga hal; perdamaian atau keamanan, pajak yang ringkas, dan lembaga peradilan yang bersih.

Sejarah ekonomi, menunjukkan, faktor terbesar kemajuan ekonomi suatu negara adalah kewirausahaan bukan pemerintah yang hebat. Output-nya adalah kreativitas dan inovasi. Tidak perlu terus bermimpi tentang negara yang hebat, yang bagailkan dewa yang dapat membantu warga dalam segala urusannya. Mimpi seperti itu adalah mimpi yang sia-sia.

Kesejahteraan rakyat hanya tercipta jika roda perekonomian berjalan baik dan semestinya. Dan ekonomi berjalan baik jika dikelola secara baik oleh pemerintah atau negara bersama warganya. Buruknya kesejahteraan karena rendahnya pendapatan. Hal ini disebabkan oleh sempitnya kesempatan kerja dan harga-harga kebutuhan yang terus membumbung naik.

Persoalannya, ekonomi hanya bisa bergerak oleh peningkatan produktivitas, kreativitas dan inovasi yang terangkum dalam kerja keras rakyat dalam koordinasi pasar, tentu dengan “difasilitasi” oleh negara dengan kebijakan-kebijakan yangp prorakyat.

Yang terjadi selama ini, segala kebijakan yang dihasilkan negara, hanya mementingkan kelestarian status quo-kekuasaan, dengan sifat yang selalu mendominasi terhadap rakyatnya. Maka, nasib rakyat pun tetap tidak berubah, bahkan semakin terpuruk, sengsara dan menderita. Janji-janji kesejahteraan yang dilantunkan oleh pemimpin negara yang begitu populis, hanya untuk meredam gejolak dan meninabobokan rakyat. Maka, apa yang mesti dilakukan?

Basis negara kesejahteraan
Dengan bertolak dari kegagalan negara dalam usaha menyejahterakan rakyatnya, maka rakyat hendaknya perlu belajar dan berusaha untuk hidup tanpa negara. Belajar dan berusaha hidup tanpa negara dalam konteks ini bukan berarti pelenyapan negara (stateless) sebagaimana diimpikan Karl Marx, tetapi bagaimana rakyat tidak lagi terlalu menggantungkan seluruh nasib dan harapan masa depan hidupnya pada negara. Artinya, menyitir Listiyono Santoso (2001), bagaimana rakyat dikondisikan untuk mempunyai kemandirian dalam menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapinya, sehingga “ketergantungan” pada “negara” bisa dilepaskan.

Minimal, negara tidak ditempatkan sebagai yang paling menentukan keberhasilan warga dalam memperbaiki nasib hidupnya. Negara hanya ditempatkan sebagai fasilitator dalam mengelola kesejahteraan rakyat dengan tugas-tugas khusus sebagaimana diajukan Adam Smith, dengan beberapa prioritas penting seperti pemberantasan premanisme dan pungutan liar demi keamanan dan kenyamanan berusaha bagi rakyat, penghapusan pajak dan retribusi yang bertumpuk-tumpuk, termasuk di seluruh pelosok daerah tanpa kecuali, dan reformasi penegakan hukum.

Kemudian, satu hal penting yang harus menjadi prioritas pemerintah atau negara demi mendukung itu semua adalah perlu dikembangkan kehidupan politik yang demokratis. Dengan demokrasi yang segar, segala kepincangan hidup bernegara, khususnya oleh negara dapat dikontrol. Dengan berkembangnya demokrasi pula, segala hak dan kewajiban hidup warga dapat teraktualisasi secara maksimal. Hak di masyarakat yang diatur tidak kurang dan tidak lebih dari kapasitas manusia yang harus dihargai dan dijaga.

Basis dari negara ideal (negara kesejahteraan) dalam bingkai terminologi klasik adalah tidak lain mengenali dengan baik sifat dasar manusia, mengatur dan memihak pada rakyat agar menjawab kebutuhan manusia, menjadikan hak untuk kesejahteraan sebagai basis untuk kebijakan-kebijakan nya. Negara kesejahteraan, berupaya menyelaraskan peran negara dan pasar, antara oligarki dan redistribusi ekonomi, pertumbuhan dan pemerataan. Negara kesejahteraan adalah negara yang benar-benar peduli pada nasib rakyat seluruhnya, tanpa kecuali. ( )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s